Nganjuk, PING– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk tahun 2026.

Forum ini juga menjadi bagian dari Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nganjuk Tahun 2025-2030 yang digelar di Pendopo Pemkab Nganjuk, Selasa (18/3/2025).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Bappeda Jatim, serta perwakilan dari Bappeda Madiun, Jombang, Kediri, dan Bojonegoro. Turut hadir pula Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk, para asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat (Ormas), serta perwakilan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Tatit menegaskan bahwa penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan amanat regulasi dalam tata kelola perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini menekankan keterpaduan aspek politis, teknokratis, dan aspiratif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

“Forum ini menjadi wadah bagi DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah kami himpun melalui berbagai kegiatan. Usulan-usulan ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD tahun 2026,” ujar Tatit.

Tatit mengungkapkan bahwa total terdapat 759 usulan yang berasal dari 50 anggota DPRD. Isu kemiskinan masih menjadi fokus utama dalam berbagai aspek pembangunan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kinerja program pengentasan kemiskinan, Tatit mendorong sinergi antar-stakeholder dengan menitikberatkan pembangunan sektor pertanian.

“Integrasi perencanaan pembangunan partisipatif menjadi program strategis sangat diperlukan. Untuk itu, komitmen yang kuat dari seluruh pihak menjadi kunci utama keberhasilannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tatit menyoroti tantangan pembangunan di era globalisasi, termasuk keterbatasan sumber daya pembangunan, khususnya dalam hal pembiayaan. Dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah, ia mengimbau agar program pembangunan diprioritaskan sesuai kebutuhan yang paling mendesak agar lebih efektif dalam menjawab permasalahan mendasar di masyarakat.

Beberapa langkah yang dapat direalisasikan, menurut Tatit, di antaranya adalah optimalisasi potensi daerah, program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, serta pengembangan perekonomian perdesaan.

“Pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur di wilayah perdesaan dan perkotaan harus menjadi prioritas utama dengan tetap mengedepankan asas pemerataan,” pungkasnya.

Sumber : https://www.nganjukkab.go.id/detail-kabar/ketua-dprd-nganjuk-sampaikan-pokok-pokok-pikiran-dalam-musrenbang-rkpd-2026